Peran Satuan Tugas Penegakan Hukum di Laut dalam Menjaga Keamanan Maritim sangat penting untuk memastikan keamanan dan ketertiban di perairan Indonesia. Kehadiran mereka di laut menjadi penjaga bagi negara dalam menghadapi berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri.
Menurut Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla), Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, “Satuan Tugas Penegakan Hukum di Laut memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar dalam menjaga keamanan maritim Indonesia. Mereka harus siap bertindak cepat dan tegas dalam menindak pelanggaran hukum di laut.”
Satuan Tugas Penegakan Hukum di Laut juga bekerja sama dengan berbagai instansi terkait, seperti TNI AL, Polisi Perairan, dan Bea Cukai, untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum di laut. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang menegaskan pentingnya keamanan dan keselamatan di perairan Indonesia.
Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Prigi Arisandi, “Peran Satuan Tugas Penegakan Hukum di Laut sangat krusial dalam menjaga keamanan maritim Indonesia. Mereka harus memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai untuk menangani berbagai kasus pelanggaran hukum di laut.”
Dalam upaya menjaga keamanan maritim, Satuan Tugas Penegakan Hukum di Laut juga turut serta dalam mengatasi masalah illegal fishing, penangkapan ikan secara ilegal yang merugikan sumber daya laut Indonesia. Mereka juga melakukan patroli rutin untuk mencegah penyelundupan barang ilegal di perairan Indonesia.
Dengan peran yang strategis ini, Satuan Tugas Penegakan Hukum di Laut diharapkan dapat terus meningkatkan sinergi dan kerja sama antarinstansi untuk menjaga keamanan maritim Indonesia. Sebagai negara maritim, keberadaan mereka sangat penting dalam menjaga kedaulatan dan keamanan laut Indonesia.