Penegakan hukum di laut Indonesia merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban di perairan Indonesia. Namun, masih banyak tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum di laut Indonesia.
Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Prigi Arisandi, salah satu tantangan utama adalah kurangnya koordinasi antara lembaga penegak hukum di laut. Prigi menekankan pentingnya kerjasama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Hukum dan HAM, serta TNI AL untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum di laut Indonesia.
Selain itu, kurangnya sarana dan prasarana juga menjadi masalah serius dalam penegakan hukum di laut Indonesia. Menurut Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla), Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, perlu adanya peningkatan anggaran untuk memperbaiki sarana dan prasarana yang digunakan dalam operasi penegakan hukum di laut.
Selain faktor internal, faktor eksternal juga turut mempengaruhi efektivitas penegakan hukum di laut Indonesia. Meningkatnya aktivitas illegal fishing dan perdagangan manusia di perairan Indonesia menjadi ancaman serius yang harus segera diatasi.
Untuk mengatasi tantangan tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah melakukan berbagai langkah strategis. Salah satunya adalah dengan memperkuat kerjasama antara lembaga penegak hukum di laut melalui program Patroli Gabungan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan efektivitas dalam penegakan hukum di laut Indonesia.
Selain itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan juga terus melakukan pembenahan dalam hal sarana dan prasarana. Melalui program revitalisasi kapal patroli, diharapkan penegakan hukum di laut Indonesia dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien.
Dengan adanya langkah-langkah strategis tersebut, diharapkan efektivitas penegakan hukum di laut Indonesia dapat terus meningkat. Sehingga keamanan dan ketertiban di perairan Indonesia dapat terjaga dengan baik. Seperti yang dikatakan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, “Penegakan hukum di laut Indonesia adalah kunci utama dalam menjaga sumber daya kelautan yang berkelanjutan.”