Peraturan perikanan merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga keberlangsungan sumber daya laut. Namun, tanpa pengawasan yang baik, peraturan tersebut bisa saja diabaikan oleh para pelaku usaha perikanan. Oleh karena itu, upaya pemerintah dalam meningkatkan pengawasan peraturan perikanan menjadi sangat penting.
Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, pengawasan peraturan perikanan harus ditingkatkan agar dapat mencegah praktik illegal fishing dan overfishing. “Kita harus terus memperkuat pengawasan perikanan agar sumber daya laut kita dapat terjaga dengan baik,” ujar Sakti.
Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan pengawasan peraturan perikanan adalah dengan memperkuat Satuan Tugas 115. Satuan Tugas 115 merupakan tim gabungan yang bertugas untuk mengawasi kegiatan perikanan di perairan Indonesia. Dengan adanya Satuan Tugas 115, diharapkan pelanggaran peraturan perikanan dapat dicegah lebih efektif.
Selain itu, pemerintah juga melakukan kerjasama dengan berbagai pihak terkait, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta pihak swasta untuk meningkatkan pengawasan peraturan perikanan. Hal ini dilakukan agar pengawasan dapat dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi.
Menurut Direktur Eksekutif Indonesian Oceans Institute, Pramudya Harzani, pengawasan peraturan perikanan harus dilakukan secara berkelanjutan dan terus menerus. “Penting bagi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas pengawasan peraturan perikanan agar dapat merespons perubahan kondisi laut dengan cepat,” ujar Pramudya.
Dengan adanya upaya pemerintah dalam meningkatkan pengawasan peraturan perikanan, diharapkan sumber daya laut Indonesia dapat terjaga dengan baik dan dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun pelaku usaha perikanan, harus bersinergi dalam upaya menjaga keberlanjutan sumber daya laut Indonesia.