Kerjasama internasional dalam penanggulangan tindak pidana laut di Indonesia merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan. Tindak pidana laut seperti penyelundupan narkoba, illegal fishing, dan perdagangan manusia merupakan ancaman serius bagi keamanan dan kedaulatan negara kita.
Menurut Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Republik Indonesia, Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, kerjasama internasional sangat dibutuhkan dalam upaya penanggulangan tindak pidana laut. Beliau mengatakan, “Kerjasama dengan negara-negara lain sangat penting untuk memperkuat pengawasan dan penindakan di perairan Indonesia.”
Pemerintah Indonesia sendiri telah aktif melakukan kerjasama dengan negara-negara lain dalam hal penanggulangan tindak pidana laut. Misalnya, Indonesia telah bekerja sama dengan Australia dalam patroli bersama untuk melawan illegal fishing di perairan Indonesia. Kerjasama ini telah terbukti berhasil dalam menekan kasus illegal fishing di wilayah perairan Indonesia.
Menurut Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan, M. Zulficar Mochtar, kerjasama internasional juga sangat penting dalam penanggulangan illegal fishing. Beliau mengatakan, “Kerjasama dengan negara-negara lain membantu kita dalam pertukaran informasi dan teknologi untuk memperkuat pengawasan di perairan Indonesia.”
Namun, meskipun kerjasama internasional sangat penting, masih banyak tantangan yang dihadapi dalam penanggulangan tindak pidana laut. Salah satunya adalah koordinasi antar lembaga terkait di Indonesia. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Prigi Arisandi, “Koordinasi yang baik antar lembaga terkait sangat diperlukan agar penanggulangan tindak pidana laut dapat dilakukan secara efektif.”
Dengan adanya kerjasama internasional yang kuat dan koordinasi yang baik antar lembaga terkait, diharapkan penanggulangan tindak pidana laut di Indonesia dapat semakin efektif dan berhasil. Semua pihak, baik pemerintah, lembaga terkait, maupun masyarakat, perlu bekerja sama dalam upaya menjaga keamanan dan kedaulatan negara di perairan Indonesia.