Tantangan dalam penyidikan kasus perikanan di Indonesia memang tidak bisa dianggap remeh. Kegiatan illegal fishing dan penangkapan ikan secara ilegal masih sering terjadi di perairan Indonesia. Menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan, kerugian akibat illegal fishing mencapai miliaran rupiah setiap tahunnya.
Salah satu tantangan utama dalam penyidikan kasus perikanan di Indonesia adalah minimnya sumber daya manusia dan teknologi yang dibutuhkan. Hal ini membuat proses penyidikan seringkali terhambat dan lambat. Menurut Kepala Badan Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (BPSDKP), Rifky Effendi Hardijanto, “Kami menghadapi kendala dalam melakukan penyidikan karena kurangnya personel yang memadai dan juga keterbatasan teknologi yang kami miliki.”
Selain itu, masalah koordinasi antara lembaga terkait juga menjadi tantangan dalam penyidikan kasus perikanan. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Prigi Arisandi, “Koordinasi antara Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kepolisian, dan Kejaksaan masih belum optimal. Hal ini membuat proses penyidikan menjadi terhambat dan pelaku illegal fishing sering lolos dari jerat hukum.”
Upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penggunaan teknologi yang lebih canggih menjadi solusi yang harus segera diimplementasikan. Selain itu, perlu adanya kerjasama yang lebih erat antara lembaga terkait untuk mempercepat proses penyidikan kasus perikanan di Indonesia.
Dengan berbagai tantangan yang dihadapi, upaya untuk memberantas illegal fishing dan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia harus terus ditingkatkan. Semua pihak, baik pemerintah, lembaga penegak hukum, maupun masyarakat harus bersatu dalam memerangi praktik-praktik yang merugikan sektor perikanan ini. Seperti yang dikatakan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, “Kita semua harus bekerja sama untuk melindungi perairan Indonesia dari praktik illegal fishing yang merusak ekosistem laut dan merugikan nelayan lokal.”