Bakamla, singkatan dari Badan Keamanan Laut, memegang peran strategis di Pelabuhan Gerunggang dalam mengawasi kegiatan maritim. Sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas keamanan maritim, Bakamla memiliki tugas penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban di perairan Indonesia.
Menurut Kepala Bakamla, Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, “Peran strategis Bakamla di Gerunggang adalah untuk mengawasi segala bentuk kegiatan maritim yang terjadi di wilayah tersebut. Dengan kehadiran Bakamla, diharapkan dapat mencegah terjadinya tindakan ilegal seperti penangkapan ikan ilegal, penyelundupan barang terlarang, dan tindak kriminal lainnya di perairan Indonesia.”
Regulasi yang perlu dipahami oleh masyarakat maupun pihak terkait adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur tentang kewenangan Bakamla dalam mengawasi kegiatan maritim. Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut juga menjadi acuan utama dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bakamla di Gerunggang.
Dalam menghadapi tantangan di bidang keamanan maritim, Kolonel Laut (P) Wisnu Prabowo, sebagai Kepala Stasiun Bakamla Gerunggang, menekankan pentingnya kerjasama antara Bakamla dengan instansi terkait seperti TNI AL, Polisi Perairan, dan Bea Cukai. “Kerjasama lintas sektoral sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan keamanan laut di Pelabuhan Gerunggang,” ujarnya.
Pentingnya pemahaman terhadap regulasi yang berlaku juga disampaikan oleh Dr. Haryadi Asruchuri, seorang pakar hukum maritim dari Universitas Indonesia. Menurutnya, “Dalam konteks pengawasan kegiatan maritim, pihak terkait harus memahami dengan baik regulasi yang ada agar tidak terjadi tumpang tindih atau kekosongan dalam pelaksanaan tugas.”
Dengan pemahaman yang baik terhadap peran strategis Bakamla di Gerunggang dan regulasi yang berlaku, diharapkan keamanan dan ketertiban di perairan Indonesia, khususnya di wilayah Pelabuhan Gerunggang, dapat terjaga dengan baik. Kerjasama antara Bakamla, TNI AL, Polisi Perairan, dan instansi terkait lainnya menjadi kunci utama dalam menjamin keamanan maritim di negara kepulauan ini.